Pemprov Lampung dan BPKP Perkuat Kolaborasi untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan

KATALAMPUNG.COM – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertema "Pendidikan" pada Selasa (22/4/2025) di Aula Kantor BPKP Provinsi Lampung. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menindaklanjuti hasil pengawasan sektor pendidikan dan merumuskan langkah konkret perbaikan tata kelola pendidikan daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Drs. M. Firsada, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi serta pilar utama pembangunan manusia. Ia menekankan pentingnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai tanggung jawab negara.

“Pendidikan adalah salah satu indikator utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bersama usia harapan hidup dan standar hidup layak. Meningkatkan mutu pendidikan berarti memperkuat daya saing bangsa di tingkat global,” ujarnya.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, hasil pembangunan pendidikan di Lampung dinilai masih belum optimal. Karena itu, Pj. Sekda mengapresiasi BPKP yang aktif mendorong perbaikan tata kelola melalui pengawasan dan rekomendasi konstruktif. Ia juga menyerukan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan BPKP secara serius demi percepatan peningkatan IPM yang merata.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menyampaikan bahwa forum DKT ini bertujuan mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan tahun 2023 dan 2024 di bidang pendidikan. Forum ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pendidikan.

“Forum ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas sektor pendidikan demi terciptanya SDM unggul dan produktif di Lampung,” ujarnya.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Polhukam dan PMK, Iwan Taufik Purwanto, dalam paparannya menyampaikan hasil pengawasan BPKP terkait sektor pendidikan selama dua tahun terakhir. Ia menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja pendidikan guna mendukung visi Indonesia Emas 2045. Beberapa isu strategis yang diangkat mencakup harmonisasi kebijakan pendidikan lintas sektor, pemerataan tenaga pendidik, pemanfaatan riset dan inovasi, serta pencegahan potensi kecurangan.

Sesi diskusi panel menghadirkan pembicara dari berbagai instansi, antara lain: Maulani Mega Hapsari, S.IP., M.A., Direktur SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, membahas kebijakan pendidikan tingkat menengah, Dr. Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Pd., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Khusus, membahas pendidikan vokasi dan layanan khusus, Eka Afriana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, membagikan strategi menangani penurunan kondisi ruang belajar.

Diskusi dipandu oleh Ikhwan Mulyawan, Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Deputi Polhukam PMK BPKP. Sebanyak 70 peserta hadir, terdiri dari para Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, dan Inspektur se-Provinsi Lampung.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta akselerasi terhadap implementasi rekomendasi pengawasan BPKP serta penguatan sinergi antarinstansi untuk mempercepat peningkatan mutu dan akses pendidikan di Provinsi Lampung. Langkah ini menjadi bagian dari kontribusi nyata menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045.(kmf)